Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu akselerasi pengembangan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. Dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan KSPN prioritas, mulai dari pengembangan infrastruktur di kawasan menuju destinasi wisata serta di dalam kawasan destinasinya sendiri. “Seperti memberikan dukungan terhadap sistem konektivitas (jalan,-red) demi dapat memberikan memudahkan akses menuju KSPN prioritas. Terwujudnya kemudahan akses akan menaikkan tingkat kunjungan wisatawan,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Forum Diskusi “Kebijakan Pengembangan Pariwisata: Upaya Pencapaian Target Wisman Sebanyak 20 Juta di Tahun 2019” di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Jakarta, Senin (29/8). Hadir dalam diskusi tersebut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Manoarfa, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Dadang Rizki, serta perwakilan akademisi dan praktisi perencanaan. Rido menambahkan, ada juga dukungan infrastruktur PUPT terhadap pengembangan KSPN prioritas berupa peningkatan kualitas dan kenyamanan di dalam kawasan destinasi. “Kemudian ada juga sarana hunian atau perumahan untuk para pekerja di kawasan wisata,” terang Rido. 10 KSPN prioritas tersebut, ungkapnya, KSPN Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo dan Morotai. Selain itu, ada KSPN prioritas tambahan, yakni Toraja dan Mandeh, sehingga totalnya 10+2 KSPN prioritas. Lebih lanjut Rido menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur dengan metode yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya telah terkelompokan pada 35 WPS. “Dukungan terhadap pengembangan KSPN, BPIW melakukan penyusunan Masterplan dan Development Plan (MPDP) WPS yang memuat program 10 tahunan, 5 tahunan, yang kemudian didetailkan ke dalam program jangka pendek dan tahunan,” terangnya. Rido mencontohkan, untuk pembangunan konektivitas di KSPN Danau Toba seperti Pembangunan Jalan TOL Tebing Tinggi–Siantar–Parapat, pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kab. Samosir, Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kab. Samosir. “Untuk setiap KSPN tentu ada pembangunan konektivitasnya,” terangnya.  Selain itu, lanjutnya, ada juga peningkatan kualitas dan kenyamanan berupa pengelolaan sampah di destinasi wisata KSPN, pembangunan taman dan kursi-kursi publik dan lainnya, agar dapat menambah betah wisatawan.  Di tempat sama, Taufik Madjid mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan banyak desa wisata. “Dalam hal ini kami lebih pada pemberdayaan masyarakat desanya, agar masyarakat desa wisata siap dalam menerima wisatawan dengan sikap yang lebih baik,” terangnya. Dengan begitu, lanjut Taufik, Kemendes PDTT dalam mengembangkan desa wisata lebih pada pendampingan terhadap masyarakat. “Program yang digulirkan beragam pelatihan, mulai dari pengetahuan sikap baik menerima wisatawan, menjaga kelestarian destinasi wisata dan lainnya,” terang Taufik. Dadang Rizki menerangkan, saat ini Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 Program Prioritas guna mencapai target. “Untuk memenuhi target yang ada, Kemenpar telah menetapkan tiga program teratas yakni Digital Tourism, Homestay Desa Wisata, serta Air Connectivity,” terang Dadang. Menurutnya, digitalisasi pariwisata merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena saat ini siapa saja dapat menjgakses internet. Diperkirakan 63% dari total perjalanan wisata melalui koneksi internet. “Trendnya wisatawan itu melakukan riset, memesan tiket dan hotel secara digital saat ini,” kata Dadang. Selain itu, lanjutnya, pariwisata tidak dapat lepas dari peran masyarakan sekitar destinasi wisata, contohnya keberadaan homestay yang melibatkan langsung masyarakat sebagai tuan rumah. Interaksi yang terjadi di dalam homestay antara pemilik rumah dan wisatawan menjadi atraksi tersendiri bagi wisatawan, di samping itu dampak ekonomi juga dlrasakan langsung oleh pemilik rumah. “Pembangunan 1000 homestay yang didorong Kementerian Pariwisata dan didukung Kementerian/Lembaga terkait diharapkan menjadi salah satu quick wins,” terangnya. Kemudian, konektivitas udara merupakan hal krusial dalam pariwisata. Sebab, mayoritas wisatawan mancanegara datang melalui bandar udara. Sebelum mengakhiri rapat, Suharso Manoarfa berharap, seluruh kementerian dan lembaga terkait bisa terus berkolaborasi dalam mengembangkan sektor pariwisata. Selain itu, kementerian dan lembaga terkait didorong untuk dapat merangkul swasta. “Intinya kita harus memberikan semangat optimisme kepada semua pihak dalam pengembangan sektor pariwisata ini,” jelasnya.(ris/infoBPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan ambil bagian dalam memacu pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dengan melakukan akselerasi pengembangan konektivitas. Sehingga, akses menuju lokasi-lokasi wisata di kawasan Borobudur mudah dicapai dan dapat mampu mengundang banyak wisatawan mancanegara ataupun domestik. "Pembangunan sistem konektivitas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Borobudur dan sekitarnya, antara lain salah satunya melakukan pembangunan Jalan Tol Cilenyi-Garut-Tasikmalaya-Yogyakarta," ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Badan Otoritas Pariwisata Borobudur di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang  Kemaritiman di Jakarta, Selasa (22/8).  Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro serta perwakilan kementerian terkait dan pemerintah daerah di lokasi KSPN Borobudur. Rido juga menjelaskan, ada rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta. “Termasuk akan ada peningkatan jalan nasional akses dari bandara menuju destinasi wisata di kawasan Borobudur yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR,” terangnya. Jalan nasional yang ada di dalam kawasan Borobudur juga akan mendapat penanganan untuk dilakukan peningkatan termasuk jalan pantai selatan Jawa yang melewati 3 Kabupaten yakni Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. “Selain itu, Kementerian PUPR juga terus melakukan koordinasi dengan Bank Dunia dalam mengawal pencapaian bantuan dana loan (kredit,-red) untuk sektor pariwisata di KSPN prioritas,” terangnya.  Sementera itu, Arief Yahya mengatakan, Badan Otoritas Borobudur ini akan memberikan tagline untuk Borobudur, yaitu Maha Karya Budaya Dunia atau Cultural Masterpiece. Menurutnya, Badan Otoritas Pariwisata Borobudur mempunyai zona koordinatif meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yaitu Borobudur-Yogyakarta, Dieng, Surakarta-Sangiran, dan Semarang-Karimunjawa. Ia mengatakan, Badan ini akan dipimpim Direktur Utama yang harus bertanggungjawab untuk mengembangkan infrastruktur dan utilitas dasar dari kawasan pariwisata tersebut. Sebelum mengakhiri rapat, Luhut B. Panjaitan berharap, pengembangan KSPN Borobudur dan sekitar dapat segera dijalankan dan berkembang dengan baik. "Pemerintah memandang perlu dilakukan karena investasi di sektor pariwisata itu reborn-nya (kembalinya,-red) cepat dan sektor pariwisata itu mampu menggerakan perekonomian masyarakat dengan baik dan cepat," terangnya. Dengan begitu, Ia juga berharap, target-target Kementerian Pariwisata dalam jumlah kunjungan dan pendapatan negara dapat tercapai bahkan capaiannya terus melampaui angka yang telah ditetapkan.(ris/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas. Hal itu diungkapkan dalam  Focus Group Discussion Mekanisme Pembiayaan Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas yang dibuka oleh Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW,  Wahyu Hendrastomo di Jakarta, Senin (21/8). FGD ini menghadirkan Sri Bagus Guritno, Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) serta perwakilan Direkorat Barang Milik Negara (BMN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Purwito sebagai narasumber. Acara ini juga dihadiri perwakilan Center for Sustainable Infrastructure serta perwakilan unit organisasi di lingkungan BPIW.  Wahyu menyatakan, Permen yang dirancang tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pengelolaan Anjungan Cerdas di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Kegiatan ini juga ditujukan agar dapat menjaring informasi terkait sistem pengelolaan Anjungan Cerdas dengan biaya pembangunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Non APBN,” terang Wahyu. Lebih lanjut Ia mengatakan, saat ini untuk skema pembangunan Anjungan Cerdas memiliki tiga peluang pilihan, yakni bersumber dari APBN, APBN+Non APBN serta murni Non APBN. “Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan untuk diakomodir dalam Rapermen nanti,” jelas Wahyu.  Selain itu, lanjutnya, pengelolaan Anjungan Cerdas juga memiliki beberapa peluang pilihan, yakni melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Badan Layanan Umum serta Kerjasama Pemeritah dan Badan Usaha (KPBU). “Hal itu juga perlu dipertimbangkan masuk dalam draf Rapermen Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas,” tegas Wahyu.  Di tempat yang sama, Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Gde Wayan Samsi Gunarta menerangkan, Anjungan Cerdas yang saat ini pilot project-nya dibangun BPIW di Bali dan Trenggalek diadaptasi dari konsep Michino-Eki yang merupakan Road Side Station  yang dikembangkan di Jepang. “Konsep tersebut dianggap yang paling cocok untuk diterapkan di jalan-jalan nasional Indonesia,” ungkap Samsi.  Menurut Samsi, pembangunan Anjungan Cerdas untuk mengembangkan tujuan pariwisata baru, media promosi produk-produk lokal di wilayah. Termasuk, pengembangan wilayah serta optimalisasi pelayanan jalan nasional. Samsi mencontohkan, Anjungan Cerdas yang saat ini tengah dibangun di Rambut Siwi, Bali akan menjadi pengembangan ekonomi, kawasan serta budaya. Dengan begitu, Ia menambahkan keberadaan Anjungan Cerdas tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu percepatan pertumbuhan wilayah di kawasan barat Bali.  Di tempat sama, Sri Bagus Guritno menilai konsep yang disasar dalam Anjungan Cerdas memang hal yang baik. “Artinya dalam satu lokasi pembangunan disasar sejumlah tujuan. Hal itu baik-baik saja,” terang Sri. Dengan begitu, lanjutnya, pembangunan dan pengelolaan Anjungan Cerdas akan makin baik apabila dilakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, dan pemerintah daerah. “Agar saat pengelolaannya nanti sudah sinergi dan sinkron, sehingga akan lebih mudah karena dilakukan bersama-sama,” jelasnya. (Pona/Ris/infoBPIW)

  Pemerintah membuka kesempatan bagi para investor swasta, untuk mengembangkan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Tanjung Lesung di Provinsi Banten. Saat ini pemerintah memiliki sejumlah rencana pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi peluang investasi bagi untuk para investor tersebut.   Berikut yang disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rezeki Peranginangin,  saat menjadi pembicara pada acara Indonesia Tourism Investment Bussiness Forum, di Tanjung Lesung, akhir pekan lalu.   Pada kesempatan tersebut, Rezeki menjelaskan beberapa rencana program dalam pengembangan KSPN Tanjung Lesung yang telah disusun oleh BPIW.  Ia juga menyampaikan peluang investasi swasta pada infrastruktur PUPR, seperti rencana pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang sepanjang 83,9 km, pembangunan sistem penyediaan air minum, pengolahan akhir sampah berteknologi tinggi dan pengolahan air limbah berskala kawasan yang melayani daeah komersil, serta inkubasi kawasan sebagai embrio destinasi wisata baru seperti Anjungan Cerdas.   Dari sektor perumahan, menurut Rezeki terdapat peluang investasi pembangunan rumah susun untuk pekerja di sektor pariwisata yang diperkirakan sekitar 500 orang dengan 5 twin blocks. Besar harapan kami program-program tersebut dapat menjadi peluang investasi swasta pada infrastruktur PUPR,” jelas Rezeki.   Pada kesempatan yang sama, Rezeki meyampaikan rencana inkubasi destinasi wisata Tanjung Lesung yaitu mencakup Ujung Jaya sebagai gateway menuju Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu kawasan Panimbang sebagai simpul utama koridor dalam menyerap arus wisatawan dari arah timur dan utara. Kemudian kawasan Sumur yang dikombinasikan dengan Pulau Umang sebagai atraksi yang komplementer dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.   Hadir pula dalam acara ini, Anggota Tim Pokja Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang menangani pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Lesung. (INI/InfoBPIW)